Awas…!!! Kades dan Perangkat Desa Dapat Terancam Pidana, Jika Ketahuan Ikut Kampanye Pemilu

Awas…!!! Kades dan Perangkat Desa Dapat Terancam Pidana, Jika Ketahuan Ikut Kampanye Pemilu

Tangerang | detikcom – Pelaksana atau Tim Sukses (Timses) dalam kegiatan Kampanye Pemilu, dilarang mengikutsertakan antara lain : Kepala Desa, Perangkat Desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa.

“Hal itu diatur dalam Undang – Undang Nomor : 7 tahun 2017, tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat (2) Huruf h, i dan j”, ucap salah seorang Komisioner KPU Kabupaten Tangerang Imron Mahrus, saat dikonfirmasi Awak Media pada Rabu 01/03/2023.

Imron Mahrus mengatakan, bahwa setiap pelaksana peserta atau tim kampanye Pemilu, yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye, dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp.24 juta.

“Sanksi ini berdasarkan Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, Pasal 521”, jelasnya.

Menurut Imron Mahrus, bagi siapapun yang ingin melaporkan setiap pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu yang melakukan pelanggaran tersebut, dipersilahkan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Tangerang.

Baca juga:  Pimpinan Daerah Partai Bintang Bersinar Nusantara, Provinsi Papua Pegunungan Siap Bersinergi Dengan PKN

“Lalu, identitas tetap dicantumkan, tapi tidak disebutkan ketika ada klarifikasi, laporan pelanggaran disertai dengan barang bukti gambar ataupun video”, ungkapnya.

Imron menambahkan, bahwa secara eksplisit dalam Undang – Undang Nomor : 7 Tahun 2017, tentang Pemilu, Ketua RT dan RW, tidak disebutkan dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu tersebut.

“Tapi seingat saya, ketika Pemilu 2019 ada Perbawaslu muncul Ketua RT dan RW dilarang untuk mengkampanyekan Calon tertentu”, imbuhnya.

Baca juga:  Berniat Fokus Membangun Wilayah Panmas Disemua Sektor, Bharock Daftarkan Diri Sebagai Caleg Dari Nasdem

Sementara itu Oo Sumantri selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang menjelaskan, bahwa perangkat Desa yang dilarang meliputi jabatan : Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan, Kasi Pelayanan, Kasi Kesejahteraan, Kepala Urusan (Kaur) Umum dan TU, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan dan Kepala Dusun (Kadus). Kalau, Ketua RT dan RW, adalah lembaga kemasyarakatan Desa”, ucap Oo Sumantri.(Saepuin)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *