Rencana Kedatangan Tim Hukum Kementrian BUMN, Membawa Angin Segar Bagi Pemilik Lahan Mandalika

Rencana Kedatangan Tim Hukum Kementrian BUMN, Membawa Angin Segar Bagi Pemilik Lahan Mandalika

Lombok Tengah (NTB) | detikcom – Rencana kedatangan Tim Hukum Kementrian BUMN untuk melakukan sanding data sengketa Lahan KEK Mandalika pada minggu ke-dua Februari membawa angin segar bagi para pemilik lahan. Hal ini diungkapkan M Samsul Qomar Juru Bicara Pejuang Lahan Mandalika melalui siaran Persnya, Kamis (02/02/2023).

Menurutnya Janji Gubernur NTB untuk sanding data minggu depan adalah sesuatu yang diimpikan masyarakat pemilik lahan dan ini menjadi angin segar bagi mereka.

“Kita sangat menunggu proses sanding data (buka data) oleh Tim Hukum tersebut, kita akan jemput bola ke Jakarta untuk memastikan keberangkatan mereka minggu ke dua februari ini.” Ujar MSQ sapaan akrab Jubir itu.

Lebih lanjut MSQ menganggap bahwa Warga sudah sangat siap terhadap proses itu, begitu juga dengan segala resikonya.

“Jika data Masyarakat kalah tentu kami akan anggap selesai sengeketa selama ini tapi jika data dan alas hak masyarakat tidak sesuai dengan APHAT yang di miliki ITDC sebagai pengembang kami minta segera dibayarkan,” tegas MSQ.

Baca juga:  Harga Motor Aerox Di Kota Cilegon Terbukti

“Kami yakin setelah Gubernur NTB DR Zulkiflimansyah berjanji akan menyelesaikan proses sanding ini maka tentunya juga dengan kesiapan pembayaran bagi warga yang berhak di bayarkan.”sambungnya.

Karena menurut MSQ, Gubernur pernah melakukan pembayaran pada lahan sekitar 1,8 hektare atas nama Damar CS sebanyak 8 Kepala keluarga dan 9 bidang dengan harga Rp 71 juta per arenya. Ini sebagai yurisprudensi bahwa proses pembayaran pernah dilakukan pada lahan yang memang belum selesai dibayar atau sama sekali belum dibayarkan.

Baca juga:  Kapolsek Bangga Warga Bumiarjo Jadi Pilot Percontohan Jaga Kampung Polrestabes Surabaya

Untuk itu, kata MSQ Seluruh masyarakat menunggu proses ini dengan menyiapkan data-data tambahan serta saksi-saksi penguat keterangan data yang ada.

“Harapan kita dari ratusan hektare yang masih bermasalah pembayaran bisa dituntaskan tahun ini secara bertahap.”tulisnya penuh harap. (H. Syamsul Hadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *