LAMPUNG - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD pada Rabu (31/1/2024) resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Mahfud di tengah safari politiknya sebagai calon wakil presiden nomor urut 3 wilayah Lampung.
“Hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari, saya juga informasikan dari Lampung bahwa Pak Ganjar Pranowo menegaskan sebaiknya pasangan calon mengundurkan diri, termasuk Pak Mahfud,” kata Mahfud secara virtual.
“Saya juga sudah mengemas seluruh barang pribadi saya dan siap meninggalkan rumah dinas serta mengosongkan seluruh fasilitas negara,” imbuhnya.
Mahfud MD sebelumnya menegaskan akan mundur dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, namun akan mengumumkannya pada waktunya.
Saya tunggu dorongannya, intinya dorongan itu ada pada saya, Pak Jokowi dan teman-teman, kata Mahfud MD usai mengunjungi Halaqoh Nasional di Pondok Pesantren Al Hijaz, Karawang, Jawa Barat, Sabtu, 27 Januari 2024.
Ikuti berita Okezone berita Google
Ikuti terus semua berita terkini dari Okezone hanya dengan satu akun di ORION, daftar sekarang
klik disinidan nantikan kejutan menarik lainnya
Mahfud mengatakan, dirinya telah disarankan oleh beberapa pihak untuk mundur dari kabinet Jokowi. Guru besar hukum asal Maduro ini pun menegaskan bersedia mengundurkan diri, namun waktunya belum diungkapkan ke publik. Namun Mahfud menyatakan dirinya harus mundur dari kabinet pada Oktober 2024. Pasalnya, masa jabatan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin berakhir pada 20 Oktober 2024.
“Bisa secepatnya, bisa secepatnya. Yang jelas saya harus mundur sebelum Oktober (2024 ya?” jelas MUDR. Mahfud.
Sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku sudah berbicara dengan Mahfud dan menyarankan agar pasangannya mundur dari jabatan tersebut.
“Hal-hal itu sudah kita bicarakan dengan beliau, supaya adil lebih baik mundur,” kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah pada Selasa, 23 Januari 2024.
Menurut dia, potensi konflik kepentingan terjadi ketika calon presiden atau wakil presiden masih menduduki jabatan publik mulai dari tingkat menteri, gubernur, bupati, hingga walikota. Usulan ini juga disampaikan kepada Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).
Pasalnya, beredar pula informasi bahwa akun media sosial Kementerian Pertahanan digunakan untuk mengkampanyekan pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Faktanya, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.
“Kalau keputusannya tidak dan boleh, maka ada potensi konflik kepentingan, kita diskusi dengan Pak Mahfud, ada potensi lho, kita harus hati-hati. Kalau kita mampu netral dan tidak boleh. tidak pakai gawai, itu saja,” kata Ganjar.
