TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menuntut agar penyaluran bantuan sosial (bansos) dilakukan oleh partai yang tidak mencalonkan diri dalam pemilu. Ia meminta agar bansos disalurkan oleh bupati dan bupati.
“Berikan saja kepada mereka yang tidak terlibat kepentingan politik, berikan kepada kepala desa, kepala desa, itu hanya berbagi,” kata Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat 26/2024.
Ia yakin hal ini dapat memprediksi potensi penyalahgunaan kesejahteraan. Ganjar juga memuji Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang menaruh perhatian terhadap penyaluran bantuan sosial.
“Itu bagian dari cara kita mengerem, saya paham betul hal seperti itu bisa disalahgunakan. Jadi menghormati Kata Wapres, perlu diproses, ujarnya.
Sebelumnya, Ganjar mengaku memperkirakan penyaluran bansos akan menimbulkan kontroversi karena kerap dimanfaatkan pejabat untuk mengkampanyekan salah satu pasangan calon.
“Iya saya katakan kemarin, pasti terjadi politisasi semua lembaga yang ada, lalu kenapa pejabat harus paham betul kapan harus menjalankan tugas kenegaraan dan pemerintahan, dan kapan harus berkampanye,” kata Ganjar.
Periklanan
Karena itu, dia sepakat dengan Ma’ruf Amin bahwa penyalahgunaan bansos untuk kampanye harus ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawasla.
“Kalau Pak Wakil Presiden mengatakan hal seperti itu, maka penting bagi saya (Bawaslu) untuk menindaklanjuti semua yang diberitakan masyarakat agar kita bisa menyelenggarakan pemilu dengan damai,” tutupnya.
Akhir-akhir ini banyak sekali yang beredar di media sosial. Hal ini menimbulkan kontroversi karena beras Bulog merupakan beras Bulog Stabilisasi Harga dan Pasokan Pangan (SPHP) yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Pilihan Redaksi: Kapan Mahfud Md Mundur? Demikian penjelasan tim Ganjar-Mahfud
Quoted From Many Source
